JAKARTA- Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) meyakini program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) mampu meningkatkan produktivitas kelapa sawit nasional secara signfikan. Tahun 2023 ini, BPDPKS telah menyiapkan dana PSR seluas 180.000 hektare.
Kepala Divisi Perusahaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Achmad Maulizal Sutawijaya, pihaknya mendukung penerapan praktik sawit berkelanjutan. Oleh karena itu, BPDPKS telah melakukan penyaluran dana untuk beberapa sektor diantaranya dalam rangka penerapan program peremajaan sawit rakyat (PSR) guna meningkatkan produktivitas kebun kelapa sawit yang dikelola masyarakat.

Mauli menjelaskan saat ini produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat baru mencapai 2 sampai 3 ton CPO/ha/tahun, sementara pengelolaan kebun sawit swasta besar telah mampu menghasilkan produktivitas sekitar 5 sampai 6 ton CPO/ha/tahun.
Terjadi kesenjangan produktivitas itu bisa dilakukan dengan menerapkan PSR yakni mengganti bahan tanaman dengan bibit sawit unggul dengan produktivitas tinggi. “Apalagi lahan sawit masyarakat mencapai 41% dari total lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia,” katanya.
Lebih lanjut kata Mauli, PSR menjadi sangat penting lantaran selain mengatasi masalah tingkat produktivitas di kebun sawit rakyat, juga menjadi upaya dalam meningkatkan pendapatan ekonomi petani. “Solusi yang ditawarkan BPDPKS melalui pemberian dana pendampingan untuk peremajaan dengan memanfaatkan pungutan dari ekspor sawit,” katanya.
Secara prinsip, kata Mauli, dalam penerapan PSR petani didorong untuk mengikuti program ini harus memperhatikan aspek legalitas lahan. Mereka yang tidak atau akan menerima bantuan juga mengikuti prinsip-prinsip sawit keberlanjutan yang meliputi lahan, konservasi, lingkungan dan kelembagaan.
Untuk tahun 2023 telah menyiapkan dana untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) seluas 180.000 hektar (Ha) sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah. Jumlah dana PSR ini sifatnya hibah yakni Rp30 juta per hektar dengan maksimal 1 kepala keluarga petani sawit mendapatkan alokasi hingga 4 hektar.
Sejak tahun 2016 hingga 2022, BPDPKS telah membiayai PSR dengan jumlah total Rp7,52 triliun. Luas lahan sawit yang telah didanai tersebut secara keseluruhan mencapai 273.666 Ha. Sedangkan petani yang terlibat dalam PSR tersebut mencapai 120.168 orang.
Total kebun sawit petani yang telah diikutkan dalam program PSR tersebut terinci atas tahun 2016 hanya 254 Ha, tahun 2017 seluas 3.308 Ha, tahun 2018 seluas 12.609 Ha, tahun 2019 naik drastis menjadi 90.491 Ha, tahun 2020 naik lagi menjadi 94.033 Ha, tahun 2021 turun tajam menjadi 42.212 Ha, serta tahun 2022 hanya seluas 30.759 Ha.