LOMBOK-PT. Dharma Lautan Utama (DLU) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-20, 14-15 januari tahun 2023 di Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB). Rakernas ini menjadi momentum berbagai pihak terkait untuk membahas kualitas layanan kapal penyebrangan pasca kenaikan tarif sebagai dampak dari kenaikan harga BBM.
Ditulis rri.co.id, Rakernas yang mengusung tema “Penyehatan Industri Pelayaran Dalam Menyongsong Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Nasional”. Digelar juga FGD yang membahas masa depan pelayaran Indonesia ditengah ancaman resesi ekonomi.
Hadir pada Rakernas DLU tersebut, seluruh unsur PT. DLU di Indonesia, Ir. Agus Pambagio, M.Eng.Mgt. (Pemerhati Kebijakan Publik), Ir. Gunung Hutapea, M.M. (Kepala Pusat Kebijakan Sarana Transportasi Kementerian Perhubungan), Rakhmatika Ardianto, S.T. (Ketua Bidang Usaha & Pentarifan DPP GAPASDAP serta Pengurus Bidang Roro dan Penumpang DPP INSA), Drs. Gemilang Tarigan, M.B.A. (Ketua Umum DPP Aptrindo – Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia), Ir. H. Bambang Harjo Soekartono (Penasehat Utama & Owner PT Dharma Lautan Utama Holding).
“Kedepan in ikan resesi, jadi bisnis pelayaran ini harus jalan. Sekarang ini kan soal subsidi, trayek, tarifnya kan belum bisa membayar operasional sehari-hari. Ini kan harus ada subsidi dari pemerintah kalau mau pelayaran tetap jalan,” ungkap Agus Pambagio, pemerhati kebijakan public.
Menurut Agus permasalahan tarif penyebrangan menjadi salah satu persoalan yang harus segera dicarikan solusinya. Mengingat sebagian besar operasional kapal bergantung dari harga bahan bakar.
Sementara itu, Gemilang Tarigan mengatakan, penetapan tarif penyebrangan rata-rata sebesar 11 persen sejak kenaikan harga BBM dinilai masih jauh dari harapan. Akibatnya, sebagian armada kapal saat ini kondisinya memperihatinkan.
“Ya seperti yang kita lihat memang begitulah kondisi saat ini, beberapa fasilitas kapal tidak berfungsi seperti biasanya karena memang nggak ada uangnya untuk memperbaiki maupun pengadaan,” tegas Tarigan.
Bahkan, permasalahan penyesuaian tarif yang tidak sesuai saat ini menjadi alasan pengusaha angkutan penyebrangan melayangkan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Jakarta.
Ir. H. Bambang Harjo Soekartono Penasehat Utama & Owner PT Dharma Lautan Utama Holding mengatakan, pihaknya siap memberikan layanan terbaik kepada pengguna jasa. Namun tarif yang dinilai belum sesuai saat ini menjadi pemicu layanan prima itu belum bisa dimaksimalkan.
“Masih kurang 35 persen ni, pemerintah menjanjikan setiap 6 bulan bertahap tetapi tidak juga di naikkan. Ternyata belum sampai diputuskan tarif yang akan dinaikkan, sudah terjadi kenaikan BBM 32 persen, akhirnya ini sangat membebani industry pelayaran kita termasuk bagi DLU,” kata Bambang.
