JAKARTA – Pemerintah tengah melakukan kajian kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Kajian yang dimaksud juga mengukur dampaknya terhadap kalangan kelas menengah.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengaku bahwa pemerintah tengah melakukan kajian mengenai PPN 12%. Pemerintah tengah mewaspadai jumlah masyarakat yang masuk kategori menengah yang rentan miskin.
“On-going process … Ya, sampai hari ini kategori kelas menengah dan rentan miskin itu harus diwaspadai. Nah, soal jenis dan polanya misalnya berbagai keringanan-keringanan yang harus diberikan,” ucap pria yang akrab disapa Cak Imim itu usai rapat dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa (26/11/2024).
Dia menerangkan bahwa saat ini terdapat sebanyak 2,3 juta orang atau mencakup 0,8% masyarakat yang termasuk golongan miskin ekstrem. Masyarakat dalam kategori miskin ada sekitar 23-24 juta orang atau sebesar 8,3%.
“Nah, kita dorong menjadi berdaya, nah dari situ mulai dari jenis bantuan, kita evaluasi, kemudian cara kerjanya, mekanismenya, dan yang lebih penting lagi agar program-program pemberdayaan, mulai pelatihan akses permodalan, penciptaan pasar, peningkatan kelas UMKM, peningkatan kelas para pelaku ekonomi masyarakat, terutama ketersediaan bahan baku produksi,” pungkas Muhaimin.
Pemerintah pun masih melakukan perbaruan pendataan terkait jumlah golongan masyarakat miskin berhak mendapat bantuan sosial. Rencananya, data tunggal kesejahteraan sosial akan rampung pada Desember 2024.
“Ya, secepat-cepatnya bulan ini sampai Desember, satu sumber data penyaluran itu sudah terpenuhi. (Berlaku untuk) semua, (termasuk subsidi). Semua data kemiskinan harus satu pintu,” kata Muhaimin.
Kendati demikian, Muhaimin mengatakan data tunggal bansos tidak akan mencakup korban judi online. “Belum (bantuan untuk korban judi online) tapi kita berharap korban judol ini bisa ditangani melalui BPJS Kesehatan, melalui BP Jaminan Ketenagakerjaan,” ungkap Muhaimin. (Investor.id).
