Jakarta– Institusi Perkapalan dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) siap membangun kapal yang dibutuhkan di dalam negeri dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Organisasi tempat berhimpunnya pengusaha galangan kapal nasional tersebut meminta pemerintah memprioritaskan galangan kapal dalam negeri untuk membangun kapal yang dibiayai oleh APBN, BUMN bahkan perusahaan swasta.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Iperindo Anita Puji Utami pada Rapat Kerja Nasional Iperindo tahun 2024 yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu, 11 Desember 2024.
Anita menjelaskan anggota Iperindo telah menyediakan setidaknya 36.000 dock space kapal per tahun untuk mendukung kegiatan reparasi kapal. Saat ini, tingkat utilisasi dock space untuk reparasi masih relatif rendah.
Selain itu, katanya, Iperindo juga menyiapkan 900 dock space kapal per tahun untuk kegiatan new ship building. Dock space tersebut saat ini sebagian besar masih menganggur akibat order kapal yang sepi. “Kami berharap dock space ini bisa diisi oleh proyek-proyek APBN, BUMN dan perusahaan swasta,” katanya.
Sementara itu, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Reza memberikan tantangan kepada industri galangan kapal anggota Iperindo untuk meningkatkan konstribusi industri galangan kapal terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 1% guna menopang pertumbuhan ekonomi 8% yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto.
Dia menjelaskan konstribusi industri kapal saat ini masih sangat kecil terhadap PDB yakni hanya 0,69% sehingga industri perkapalan nasional harus menjadi salah satu konsen Pemerintah untuk menopang target pertumbuhan ekonomi yang diinginkan.
“Dari angka konstribusi 0,69% pada tahun 2023, kita harus hitung investasi yang diperlukan untuk meningkatkan menjadi 1%. Skema pembiayaan dan nilai investasinya berapa serta apa saja regulasi yang dibutuhkan dan harus disiapkan,” ujarnya.
Ketua Dewan Pembina Iperindo Bambang Harjo mengatakan tidak kurang dari 190.000 unit kapal pada pelayaran global yang melintasi perairan Indonesia setiap tahun melalui jalur ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia).
Potensi tersebut baru bisa ditangkap oleh galangan kapal di Singapura, Malaysia, Vietnam dan sebagian kecil oleh galangan di Batam. “Indonesia harus bisa ambil peluang itu dengan mengembangkan galangan kapal lebih optimal,” katanya.
Anggota Komisi VII DPR RI itu meminta agar lembaga keuangan dan perbankan memberikan kemudahan permodalan kepada industri galangan kapal nasional. “Perlu dorongan pemerintah dan DPR agar perbankan mau membiayai galangan dengan rate yang jauh lebih kecil dibanding dengan industri manufaktur di darat,” katanya.
Rakernas Iperindo dibuka oleh Wakil Menteri Perindustrian Faisol Reza dan dihadiri Ketua Dewan Penasehat Iperindo Bambang Harjo yang juga anggota Komisi VII DPR RI, asosiasi mitra, ditjen perhubungan laut, Pertamina, para pengurus pusat dan cabang serta anggota Iperindo se-Indonesia maupun para mitra.
Pada Rakernas tersebut juga dilaksanakan seminar nasional tentang Kemandirian Industri Perkapalan Menuju Indonesia Emas 2045 serta peluncuran Buku Direktori Iperindo 2024.
