JAKARTA – Malaysia tengah mempertimbangkan untuk menghentikan ekspor CPO ke Uni Eropa, sebagai balas dendam atas peraturan deforestasi Uni Eropa yang diberlakukan pada 6 Desember 2022 lalu.
“Malaysia, produsen minyak sawit terbesar kedua di dunia akan mempertimbangkan untuk menghentikan ekspor ke Uni Eropa sebagai pembalasan atas peraturan deforestasi baru blok tersebut,” kata Wakil Perdana Menteri Malaysia Fadillah Yusof, melansir Bloomberg, Kamis (12/1/2023) seperti ditulis situs berita Bisnis.
Fadillah Yusof yang juga merupakan Menteri Perkebunan dan Komoditas Malaysia menilai, peraturan tersebut merupakan tindakan untuk memblokir akses pasar minyak sawit. Adapun Malaysia berencana untuk berdiskusi dengan Indonesia sebagai sesama produsen dan eksportir minyak sawit terbesar terkait opsi penghentian pengiriman ke Uni Eropa.
“Itu adalah salah satu opsi bagi kami, tetapi kami harus berdiskusi dulu dengan Indonesia,” ujarnya. Menurutnya, kerja sama yang kuat di antara kedua negara menjadi sangat penting guna mengatasi hambatan perdagangan dan kampanye negatif terhadap minyak sawit. “Kami akan memiliki satu suara yang lebih kuat jika kita bergandengan tangan dengan Indonesia,” pungkasnya.
Direktur Segara Institute Piter Abdullah Redjalam mengatakan, jika kedua negara kompak, maka keduanya akan mendapatkan keuntungan yang besar, terutama dalam menghadapi Eropa. “Kalau Indonesia dan Malaysia kompak mengatur supply CPO, termasuk dengan menghentikan ekspor CPO ke Eropa, harga CPO akan terjaga tinggi. Eropa akan kehilangan pasokan CPO. Industri mereka [akan] terganggu,” ujar Piter, Kamis (12/1/2023).
Selain itu, dia menegaskan Indonesia tak perlu takut akan digugat ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). Pasalnya, lanjut dia, CPO ditolak oleh Uni Eropa dengan alasan lingkungan. Jika Indonesia memblokir CPO ke Uni Eropa, maka tidak ada alasan untuk Uni Eropa menggugat ke WTO. “Itu kan memang keinginannya Eropa, enggak usah khawatir dengan WTO,” jelasnya.
Malaysia baru-baru ini tengah mempertimbangkan untuk menghentikan ekspor CPO ke Uni Eropa, sebagai pembalasannya terhadap aturan deforestasi Uni Eropa yang diberlakukan pada awal Desember 2022. (AJ)
