SAMARINDA-Sektor sawit disebut bakal berkontribusi bagi pemerintah. Pasalnya, tahun ini Kaltim akan menerima guyuran dana bagi hasil (DBH) sawit. Dana itu bisa jadi amunisi pembangunan Benua Etam.
Sekprov Kaltim Sri Wahyuni menjelaskan, tahun depan, APBD dianggarkan Rp 17,2 triliun, belum termasuk DBH sawit. Angka itu terbilang besar dibanding APBD tahun sebelumnya. “Salah satu komitmen dari pusat bahwa inisiasi daerah direspons. Dengan adanya DBH sawit, pendapatan kita bertambah. Jadi adanya perhatian, karena selama ini kita kan sering mengelola sumber daya alam, tapi belum dapat bagi hasil yang setara,” jelas Sri.
Potensi tambahan dari DBH sawit sebenarnya telah disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim Ismiati. Disebut, ada potensi hampir Rp 3 triliun. Tetapi, dana transfer itu tidak masuk di APBD 2023. “Memungkinkan di (APBD) perubahan,” sebutnya seperti dikutip dari situs berita kaltim.prokal.co.
Dia menambahkan, dari awal pihaknya sudah melakukan pemantapan ke organisasi perangkat daerah (OPD) terkait koordinasi ke kementerian. DBH sawit ini diklaim merupakan upaya Isran Noor mengumpulkan kepala daerah penghasil sawit di Indonesia. Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ada satu pasal yang menyebut daerah bisa mengusulkan DBH lainnya.
“Itu cikal bakal Pak Isran mengumpulkan semua provinsi untuk menyurati pusat soal DBH sawit. Kita melakukan beberapa pertemuan juga diinisiasi gubernur,” jelasnya.
Sementara itu, dari data Dinas Perkebunan Kaltim yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, luas lahan kelapa sawit hingga 2020 mencapai 912 ribu hektare. Sedangkan, produksinya pada 2021 mencapai 17,7 juta ton.
Hingga awal 2023, Kaltim telah memiliki 99 pabrik pengolahan kelapa sawit yang tersebar pada tujuh kabupaten. Sehingga kini produksi minyak sawit atau crude palm oil (CPO) lebih tinggi ketimbang tahun sebelumnya.
“Jumlah pabrik pengolahan kelapa sawit sebanyak itu mengalami peningkatan ketimbang tahun 2021 yang sebanyak 95 pabrik,” ujar Kepala Bidang Usaha Dinas Perkebunan Kaltim Taufiq Kurrahman di Samarinda, Januari lalu.
Sebenarnya penambahan pabrik pengolahan sawit tahun ini ada delapan unit. Seharusnya tahun ini Kaltim memiliki 103 pabrik. Tapi karena ada empat pabrik yang saat ini tidak beroperasi akibat rusak, maka total ada 99 pabrik yang aktif.
Sebanyak empat pabrik yang saat ini tidak beroperasi itu adalah satu di Penajam Paser Utara (PPU), yakni PT Sukses Tani Nusa Subur. Kemudian empat pabrik di Paser, yakni PT PN XIII Long Ikis, PT PN XIII Long Kali, dan PT Sahabat Sawit Sejahtera.
Dari 99 pabrik pengolahan kelapa sawit tersebut, kapasitas produksi tandan buah segar (TBS) terpasang mencapai 5.662 ton per jam dengan kapasitas terpakai mencapai 4.964,68 ton per jam.
Perincian per kabupaten dari 99 pabrik aktif tersebut adalah di Kutai Timur terdapat 38 pabrik yang tersebar di 12 kecamatan. Sementara untuk kapasitas produksi TBS terpasang sebanyak 2,082 ton per jam dan yang terpakai sebanyak 1.911,32 ton per jam.
Kemudian di Kutai Kartanegara terdapat 19 pabrik pengolahan kelapa sawit yang tersebar di 11 kecamatan. Kapasitas produksi TBS terpasang sebanyak 1.035 ton per jam dan yang terpakai 918,87 ton per jam.
Di Penajam Paser Utara tercatat ada enam pabrik pengolahan kelapa sawit di tiga kecamatan. Dengan kapasitas produksi TBS terpasang tercatat 360 ton per jam dan yang terpakai sebanyak 238,33 ton per jam.
Untuk Kutai Barat terdapat delapan pabrik aktif yang tersebar di dua kecamatan. Dengan Kapasitas produksi TBS terpasang sebanyak 460 ton per jam dan yang terpakai sebanyak 446 ton per jam.
Di Paser terdapat 15 pabrik pengolahan sawit yang tersebar di tujuh kecamatan. Dengan kapasitas produksi TBS terpasang sebanyak 935 ton per jam dan yang terpakai sebanyak 717,67 ton per jam.
“Berau terdapat 12 pabrik yang tersebar di empat kecamatan. Yang memiliki kapasitas produksi TBS 730 ton per jam dan yang terpakai 681 ton per jam. Di Mahakam Ulu baru ada satu pabrik pengolahan sawit,” beber Taufiq. RED
