JAKARTA-Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR – DPD Tahun 2023 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR – DPD Tahun 2023 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Presiden Indonesia Jokowi mengatakan dana desa yang dikucurkan pemerintah mampu memeratakan ekonomi di pelosok desa Indonesia. Pemerintah telah kucurkan dana desa Rp 539 triliun sejak tahun 2015.
“Pembangunan dari desa pinggiran dan daerah terluar yang pada akhirnya memeratakan ekonomi kita dengan dana desa yang kita gelontorkan. Total mencapai Rp 539 triliun dari tahun 2015-2023,” kata Jokowi dalam Pidato Kenegaraan Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR RI, Rabu (16/18).
Bukan tanpa celah, Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira memberikan beberapa catatan terkait dana desa di era Jokowi, terkait efektivitas dan tata kelola dana desa.
Bhima menilai penggunaan dana desa semestinya digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat desa seperti membangun infrastruktur jalan hingga sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan.
“Masih banyak yang menghabiskan untuk bangun gapura selamat datang. Padahal dana desa bisa dikembangkan kalau memang ada sisa, yang belum terserap bisa dikembangkan untuk pelatihan, untuk peningkatan SDM, bisa untuk pendidikan bagi anak usia dini,” kata Bhima kepada kumparan, Rabu (16/8).
Bhima menilai perlu ada regulasi yang membuat dana desa bersifat fleksibel karena Indonesia memiliki 75.000 desa dengan permasalahan spesifik masing-masing. Dia bilang harus ada korelasi dana desa dengan indikator pembangunan.
Dana Desa Dikorupsi
Kritik selanjutnya yang Bhima lontarkan adalah terkait pejabat desa yang mengelola dana desa. Bhima memandang saat ini masih banyak perangkat desa yang masih terbata-bata dalam hal administrasi pelaporan pertanggungjawaban dana desa. Yang dia temukan, dana desa ada yang terlambat cair bahkan ada yang dikorupsi.
“Kepala Desa yang terjerat korupsi jumlahnya cukup banyak. Bahkan Kepala Desa menduduki posisi salah satu yang tertinggi sebagi aktor pelaku tindak pidana korupsi,” tegas Bhima.
Padahal, kata Bhima, dana desa setiap tahun naiknya cukup besar. Apalagi di tahun politik ini, Bhima mengatakan pemerintah harus berhati-hati dalam pengawasan tata kelola dana desa.
“Sekarang idenya dana desa mau dinaikkan apalagi di tahun politik. Nanti dikhawatirkan dana desa terus naik anaknya tapi efektivitasnya dalam menurunkan kemiskinan ekstrem, dalam menciptakan lapangan kerja, bahkan dalam digitalisasi desa, itu tidak terlalu berasa,” kata dia.
Kurang efektifnya dana desa juga tercermin dalam biaya logistik di desa yang masih mahal. Padahal konektivitas di desa sangat dibutuhkan petani dan peternak untuk menekan ongkos distribusi dari penjualan hasil tani atau ternak mereka.
“Biaya logistik kita masih tetap mahal. Meskipun dana desa Rp 500 triliun, indeks logistik Indonesia turun 17 peringkat. Padahal dengan dana desa seharusnya petani bisa kirim hasil panennya dengan biaya distribusi atau logistik yang lebih murah dan cepat, ke pasar atau ke konsumen akhir,” pungkasnya.
